Bawaslu Kota Tebing Tinggi Angkat Isu Kebijakan Publik dan Demokrasi Berkeadilan

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi - Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Akademisi Kebijakan Publik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Zainal Abidin, S.Sos., Ph.D, Senin (21/9/2026) bertempat di Jl Tengku Hanafiah.

Diskusi membahas keterkaitan kebijakan publik dengan proses demokrasi serta pentingnya memastikan kebijakan yang disusun memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Kebijakan publik dipandang sebagai salah satu bagian dari proses demokrasi yang perlu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan.

Dalam diskusi, partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta kritik terhadap kebijakan yang akan maupun telah ditetapkan.

Choky menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui pendidikan politik dan pemahaman mengenai kebijakan publik.

“Demokrasi tidak hanya berbicara mengenai proses Pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena itu, pendidikan politik dan penguatan partisipasi masyarakat perlu terus dilakukan.” ujar Choky dalam diskusi.

Dunia akademis juga dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan kajian dan analisis berbasis data terhadap berbagai kebijakan publik. Hasil kajian tersebut dapat menjadi ruang pengembangan gagasan sekaligus memperkaya perspektif dalam melihat persoalan yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk mendukung partisipasi masyarakat. Dengan memperoleh informasi yang memadai, masyarakat dapat memahami kebijakan, menyampaikan masukan, serta melakukan pengawasan sosial secara kritis dan konstruktif.

Kolaborasi antara Bawaslu, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil juga menjadi bagian dari pembahasan. Kolaborasi tersebut dapat menjadi ruang pertukaran gagasan dalam mengidentifikasi berbagai persoalan demokrasi dan kebijakan publik serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas.

Bawaslu Kota Tebing Tinggi akan membangun komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dengan akademisi Pascasarjana FISIP USU dalam membahas isu demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik. Bawaslu juga mendorong pelaksanaan diskusi, kajian, dan forum akademis yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selain itu, akan dikembangkan ruang dialog yang mempertemukan Bawaslu, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan demokrasi dan kebijakan publik secara objektif dan berbasis data. Pemanfaatan media digital juga didorong sebagai sarana edukasi, penyebarluasan informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Bawaslu Kota Tebing Tinggi mendorong penguatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya membangun budaya demokrasi yang kritis, inklusif, dan berkeadilan.