Bawaslu Kota Tebing Tinggi Bahas Penguatan Peran Mahasiswa dalam Demokrasi

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi - Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi (diskusi regular) bersama kader HMI Komisariat Lafran Pane Kota Tebing Tinggi, Senin (10/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di  Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Jl. Pulau Belitung No. 45, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas peran mahasiswa dalam menjaga dan memperkuat demokrasi, khususnya melalui pendidikan politik, literasi kepemiluan, serta pengawasan partisipatif.

Dalam diskusi, peserta menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual, agen perubahan, dan bagian dari kekuatan masyarakat sipil. Peran tersebut perlu diperkuat melalui gerakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga berbasis kajian, data, dan pemahaman terhadap persoalan demokrasi.

Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution mengatakan mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

“Mahasiswa memiliki posisi yang penting dalam kehidupan demokrasi. Sikap kritis perlu terus dibangun, namun harus disertai dengan data, kajian, dan pemahaman yang baik agar kritik yang disampaikan dapat memberikan kontribusi positif bagi demokrasi.” ujarnya.

Dalam diskusi juga dibahas bahwa demokrasi substantif tidak hanya diukur dari terlaksananya Pemilu, tetapi juga dari penghormatan terhadap hak politik, kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas.

Mahasiswa juga didorong untuk berperan dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi, seperti politik uang, disinformasi, hoaks, politisasi masyarakat, dan manipulasi informasi. Pemanfaatan media sosial secara bijak dinilai dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi kepemiluan yang benar sekaligus meningkatkan literasi demokrasi.

Peserta diskusi sepakat bahwa kolaborasi antara mahasiswa, Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat. Di sisi lain, gerakan mahasiswa tetap harus menjaga independensi, sikap kritis, objektivitas, dan integritas serta tidak menjadi alat kepentingan politik praktis.