Bawaslu Kota Tebing Tinggi Bangun Sinergi dengan HMI Kota Tebing Tinggi dalam Konsolidasi Demokrasi

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi – Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution, melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Diskusi regular) bersama Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tebing Tinggi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Jalan Pulau Belitung Nomor 45, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Rabu (21/1/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar tahapan.

Dalam kesempatan tersebut, Elfian Choky Nasution menyampaikan bahwa mahasiswa dan pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi melalui keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu, baik pada tahapan maupun di luar tahapan. Kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan dinilai penting sebagai upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik-praktik yang berpotensi melemahkan demokrasi.

Perwakilan HMI Kota Tebing Tinggi menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis Bawaslu Kota Tebing Tinggi dalam mendorong pengawasan partisipatif melalui kaderisasi, diskusi internal organisasi, serta penyebarluasan informasi kepemiluan yang berintegritas di lingkungan mahasiswa dan masyarakat.

Bawaslu Kota Tebing Tinggi akan terus mendorong pelaksanaan diskusi lanjutan dan kegiatan edukasi kepemiluan bersama HMI Kota Tebing Tinggi dengan mengangkat isu-isu strategis terkait demokrasi dan kepemiluan di Kota Tebing Tinggi dan membuka ruang partisipasi bagi HMI Kota Tebing Tinggi untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif, termasuk melalui forum warga, komunitas pengawasan, dan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu

Sebagai bentuk komitmen kelembagaan, Bawaslu Kota Tebing Tinggi akan terus melaksanakan diskusi konsolidasi demokrasi bersama masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan terkait demokrasi dan kepemiluan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika, tantangan, serta potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum. Pemahaman tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pengawasan, strategi pencegahan dan penindakan, serta penguatan tata kelola pemilu guna memperkokoh demokrasi yang substansial.