Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Tebing Tinggi Dorong Penguatan Pendidikan Politik bagi Organisasi Masyarakat

Konsolidasi Demokrasi

Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Amsal Franky H Tambun bersama Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution dan Lambok Simbolon, melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Diskusi Reguler) bersama Kasatkorcab Banser Kota Tebing Tinggi, Zulkifli Sidabalok, Rabu (9/9/2026).

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi - Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Amsal Franky H Tambun bersama Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution dan Lambok Simbolon, melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Diskusi Reguler) bersama Kasatkorcab Banser Kota Tebing Tinggi, Zulkifli Sidabalok, Rabu (9/9/2026) di Kampus STAI Al-Hikmah Kota Tebing Tinggi, Jl. Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.

Diskusi membahas pentingnya pendidikan politik dalam memperkuat kaderisasi organisasi masyarakat. Pendidikan politik dinilai diperlukan untuk membentuk kader yang memahami demokrasi, memiliki kesadaran politik, berintegritas, serta mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

Amsal menyampaikan bahwa pendidikan politik perlu menjadi bagian dari proses kaderisasi agar kader tidak hanya memiliki kemampuan organisasi, tetapi juga memahami nilai demokrasi dan tanggung jawab sebagai warga negara.

“Pendidikan politik menjadi bagian penting dalam membentuk kader yang memiliki pemahaman mengenai demokrasi dan kehidupan bernegara. Melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, kader diharapkan tidak hanya memahami organisasi, tetapi juga mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.” ujar Amsal.

Elfian Choky Nasution menambahkan bahwa organisasi masyarakat memiliki peran dalam memperluas pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

“Organisasi masyarakat memiliki ruang yang strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat. Penguatan pemahaman mengenai demokrasi dan kepemiluan perlu menjadi bagian dari proses kaderisasi agar kader dapat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan partisipatif.” ujar Choky.

Sementara itu, Lambok Simbolon menyampaikan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan organisasi masyarakat melalui ruang diskusi dan pendidikan politik.

“Sinergi antara Bawaslu dan organisasi masyarakat perlu terus dibangun melalui ruang diskusi, kajian, dan pendidikan politik. Kader organisasi masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya pengawasan partisipatif.” ujar Lambok.

Dalam diskusi turut dibahas pemahaman kepemiluan, pencegahan politik uang, hoaks dan disinformasi, politik identitas, serta pemanfaatan media sosial secara positif sebagai sarana pendidikan demokrasi.

Bawaslu Kota Tebing Tinggi akan membangun komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dengan Banser Nahdlatul Ulama, termasuk mendorong pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi kader serta ruang diskusi bersama mengenai demokrasi dan kepemiluan.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Tebing Tinggi mendorong organisasi masyarakat untuk turut menjadi bagian dalam memperluas literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat.

Penulis : Shakila Sitompul dan Darma M. Harahap

Foto : Darma M. Harahap

Editor : Elfian Choky Nasution