Bawaslu Kota Tebing Tinggi Perkuat Pengawasan Partisipatif melalui Pendekatan Kebudayaan

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi - Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution melaksanakan Konsolidasi Demokrasi (diskusi regular) bersama Guru Besar Antropologi Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si. dan Prof. Dr. Nurman Achmad, S.Sos., M.Soc.sc., Jumat, (16/10/2026).

Diskusi yang berlangsung di sebuah restoran di Jalan Sudirman, Kelurahan Madras Hulu, Kota Medan tersebut membahas pendekatan kebudayaan sebagai salah satu upaya mencegah potensi kerawanan dalam kepemiluan. Nilai-nilai budaya seperti kejujuran, gotong royong, kebersamaan, serta penghormatan terhadap perbedaan dapat menjadi landasan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kehidupan demokratis dan mencegah konflik akibat perbedaan pilihan politik.

Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution, menyampaikan bahwa pendekatan budaya dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pencegahan dan pengawasan partisipatif dengan menyesuaikan strategi edukasi terhadap karakteristik masyarakat.

“Pencegahan kerawanan Pemilu perlu dilakukan dengan memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga persatuan, menolak politik uang, serta menghormati perbedaan pilihan. Dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas, upaya pendidikan demokrasi diharapkan dapat diterima dan diterapkan lebih luas.” ujar Pria berkacamata tersebut.

Diskusi juga menyoroti pentingnya peran akademisi dalam mengembangkan materi pendidikan demokrasi yang memuat nilai-nilai kearifan lokal. Perspektif antropologi dan kajian sosial budaya dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi konflik serta menyusun strategi pencegahan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Bawaslu Kota Tebing Tinggi berharap kolaborasi dengan kalangan akademisi dan masyarakat dapat terus diperkuat guna meningkatkan kesadaran demokrasi, mencegah potensi kerawanan kepemiluan, serta mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan.