Bawaslu Kota Tebing Tinggi Siapkan Langkah Menuju Unit Kerja Mandiri

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi - Bawaslu Kota Tebing Tinggi terus mematangkan persiapan menuju Unit Kerja Mandiri (UKM) melalui kegiatan in class yang membahas kesiapan kelembagaan, tata kelola administrasi, dan koordinasi internal. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Jl. Pulau Belitung No. 45, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Kamis (1/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Ifrisal Basra, menyampaikan materi mengenai Bawaslu Kota Tebing Tinggi menuju Unit Kerja Mandiri. Pemaparan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman jajaran mengenai berbagai aspek yang perlu dipersiapkan dalam mendukung proses pembentukan satuan kerja mandiri.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution dan Lambok Simbolon, serta seluruh jajaran staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi.

Dalam proses menuju UKM, kesiapan kelembagaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Hal ini mencakup tata kelola administrasi, kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, serta koordinasi internal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selain itu, kesamaan pemahaman antara pimpinan dan jajaran sekretariat diperlukan agar setiap bagian dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Koordinasi yang baik juga menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kebutuhan serta mempersiapkan dukungan administrasi yang diperlukan dalam proses menuju Unit Kerja Mandiri.

Melalui kegiatan in class ini, Bawaslu Kota Tebing Tinggi berupaya memperkuat kesiapan internal sekaligus meningkatkan pemahaman seluruh jajaran mengenai pentingnya tata kelola kelembagaan yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persiapan menuju Unit Kerja Mandiri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Tebing Tinggi secara lebih optimal, sekaligus memperkuat tata kelola administrasi dan koordinasi dalam menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu.