Kerangka Konspetual Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Acuan Peta Pengawasan untuk Pemilu 2029 yang Berkeadilan

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi - Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Elfian Choky Nasution mengikuti Rapat Kerja Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Jumat (4/9/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid yakni secara daring dan luring serta diikuti oleh jajaran Bawaslu dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Rapat kerja tersebut digelar sebagai bagian dari upaya Bawaslu memperkuat penyusunan dan pemutakhiran IKP sebagai instrumen dalam mengidentifikasi serta memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu. Pemutakhiran indikator kerawanan dinilai penting agar strategi pencegahan dan pengawasan dapat disusun berdasarkan kondisi serta dinamika yang berkembang di masing-masing daerah.

Kegiatan dibuka oleh Pimpinan Bawaslu RI, Lolly Suhenti selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Dalam arahannya, Lolly menekankan pentingnya pemutakhiran IKP secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan.

“Seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia, wajib menjadikan IKP sebagai acuan dalam menyusun strategi pengawasan agar dapat berjalan efektif dan efisien.” ujar Lolly.

Rapat kerja tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pemerhati kepemiluan tingkat nasional, di antaranya Masykurudin Hafidz, Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A., dan Dr. Endang Sulastri. Kehadiran para narasumber tersebut memberikan perspektif dalam memperkuat penyusunan IKP agar lebih komprehensif sebagai instrumen pemetaan kerawanan menuju Pemilu 2029.

Penyusunan IKP menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini. Hasil pemetaan tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah pencegahan dan strategi pengawasan sesuai dengan karakteristik serta kondisi di masing-masing wilayah.

Elfian Choky Nasution menyampaikan bahwa pemetaan kerawanan diperlukan sebagai salah satu landasan dalam menyiapkan strategi pengawasan dan pencegahan menjelang Pemilu 2029.

“Menjelang pelaksanaan Pemilu 2029, diperlukan landasan dalam menyusun strategi pengawasan dan pencegahan. Karena itu, pemetaan daerah yang memiliki potensi kerawanan melalui IKP menjadi hal yang penting untuk dilakukan.” ujar Choky.

Ia menyambut baik pelaksanaan rapat kerja tersebut karena pembahasan yang dilakukan dapat menjadi bagian dari penguatan kerja-kerja pengawasan Bawaslu di daerah.

“Kami dari Bawaslu Kota Tebing Tinggi menyambut baik kegiatan rapat kerja ini. Tentunya, pembahasan mengenai IKP akan membantu kerja-kerja pengawasan dan pencegahan menjelang Pemilu 2029.” katanya.

Choky juga mendorong jajaran sekretariat untuk mendukung proses pemetaan kerawanan yang nantinya dilakukan di Kota Tebing Tinggi. Menurutnya, dukungan seluruh jajaran diperlukan agar proses pemetaan dapat berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari upaya mempersiapkan pengawasan Pemilu 2029 yang sesuai dengan kondisi serta karakteristik daerah.