Membangun Hubungan Sehat antara Dunia Usaha, Politik, dan Demokrasi

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi - Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution, melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi (diskusi regular) bersama eksekutif profesional salah satu BUMN di Kota Tebing Tinggi, Dini Nasution, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jl. Pusara Pejuang, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas hubungan antara dunia usaha, politik, dan demokrasi, khususnya dalam membangun iklim demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Dalam diskusi, disampaikan bahwa dunia usaha memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan politik dan demokrasi. Karena itu, hubungan tersebut perlu dibangun secara transparan, profesional, dan berintegritas agar kepentingan ekonomi tidak digunakan untuk memengaruhi proses demokrasi secara tidak sehat.

Elfian Choky Nasution mengatakan kalangan profesional dan pelaku usaha memiliki peran dalam menjaga kualitas demokrasi melalui sikap independen, kepatuhan terhadap aturan, serta pemahaman terhadap dinamika kepemiluan.

“Demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan profesional dan dunia usaha. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga independensi dan menghindari praktik yang dapat memengaruhi proses demokrasi secara tidak sehat.” ujar Choky.

Menurutnya, politik uang dan praktik transaksional menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena dapat merusak kualitas demokrasi dan memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik.

Sementara itu, Dini Nasution menyampaikan bahwa profesionalisme dan etika perlu menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas dunia usaha, termasuk dalam menyikapi dinamika politik. Dunia usaha diharapkan dapat tetap fokus menjalankan fungsi profesional tanpa menjadi instrumen kepentingan politik praktis.

Diskusi juga membahas pentingnya penerapan tata kelola yang baik serta penghormatan terhadap hak politik setiap individu di lingkungan kerja. Kalangan profesional dan pelaku usaha juga didorong untuk memahami regulasi kepemiluan serta menghindari potensi konflik kepentingan.

Bawaslu Kota Tebing Tinggi akan membangun komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan kalangan profesional dan dunia usaha. Bawaslu juga mendorong adanya edukasi lanjutan mengenai etika profesional, politik uang, konflik kepentingan, dan peran dunia usaha dalam menjaga demokrasi.

Melalui Konsolidasi Demokrasi tersebut, Bawaslu Kota Tebing Tinggi berharap keterlibatan kalangan profesional dan dunia usaha dapat semakin diperkuat dalam mendukung pengawasan partisipatif serta mencegah berbagai praktik yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.