Bawaslu Kota Tebing Tinggi Diskusikan Perkembangan Demokrasi dan Sistem Pemilu di Asia Bersama Akademisi FISIP USU

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi  -  Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Elfian Choky Nasution, melakukan Konsolidasi Demokrasi bersama Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara, Indra Kesuma Nasution, Ph.D. Konsolidasi yang dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting,  membahas perkembangan demokrasi dan sistem pemilu di kawasan Asia sebagai bahan penguatan demokrasi di Indonesia. Diskusi tersebut berlangsung, Jumat (10/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Indra Kesuma Nasution menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi di kawasan Asia menunjukkan keragaman sistem pemerintahan dan sistem pemilu yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya politik, sistem hukum, serta kondisi sosial di masing-masing negara. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara perlu terus melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu dengan mempelajari berbagai praktik terbaik dari negara lain tanpa mengesampingkan karakteristik bangsa Indonesia.

"Setiap negara memiliki pengalaman demokrasi yang berbeda. Hal yang terpenting bukan meniru sistem negara lain, melainkan memahami praktik-praktik yang baik untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter demokrasi Indonesia." ujar Indra.

Diskusi juga membahas beragam sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara Asia, mulai dari sistem presidensial, parlementer, hingga semi-presidensial. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap mekanisme pemilihan kepala pemerintahan, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, pola pertanggungjawaban politik, serta desain penyelenggaraan pemilu di masing-masing negara.

Selain itu, Indra menjelaskan bahwa sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara Asia juga memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan yang berbeda. Oleh sebab itu, tidak ada satu sistem pemilu yang dapat diterapkan secara universal bagi seluruh negara karena setiap sistem harus disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan hukum masing-masing.

Menanggapi pembahasan tersebut, Elfian Choky Nasution mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara langsung sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas politik kepada konstituen. Namun demikian, sistem tersebut juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama.

"Sistem pemilu harus terus dievaluasi agar mampu menjawab berbagai tantangan demokrasi. Penguatan pengawasan menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah praktik politik uang, menjaga integritas peserta pemilu, serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku." kata Choky.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa meskipun setiap negara memiliki model lembaga pengawas pemilu yang berbeda, seluruh negara demokrasi modern tetap memiliki mekanisme untuk menjamin keadilan pemilu, kepatuhan terhadap hukum, transparansi proses, serta perlindungan terhadap hak pilih warga negara. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Bawaslu Kota Tebing Tinggi akan terus memperkuat kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan melibatkan kalangan akademisi sebagai mitra strategis. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif ilmiah mengenai perkembangan demokrasi dan sistem kepemiluan di berbagai negara sekaligus menjadi masukan dalam memperkuat pengawasan partisipatif serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.