Bawaslu Kota Tebing Tinggi Soroti Fenomena Golput dan Kebosanan Politik

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi  - Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Lambok Simbolon menggelar Konsolidasi Demokrasi bersama Zulkifli, Bambang Dena Sastra, Riky Hutapea, Abdul Hakim, Christopel Gultom, dan Jhony Sitompul. Diskusi berlangsung di Kawan Kopi, Jalan Diponegoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Rabu (15/7/2026).

Diskusi tersebut membahas fenomena golongan putih (golput) dan kebosanan politik yang dinilai masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas demokrasi serta partisipasi masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilu.

Dalam kesempatan itu, Lambok menyampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, fenomena golput dan kejenuhan masyarakat terhadap isu-isu politik perlu dipahami secara komprehensif agar dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan partisipasi publik.

"Partisipasi masyarakat tidak cukup hanya diukur dari hadir atau tidaknya di tempat pemungutan suara, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran bahwa setiap suara memiliki arti bagi masa depan demokrasi. Karena itu, fenomena golput dan kebosanan politik harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya penyelenggara pemilu." ujar Lambok.

Dalam diskusi juga mengemuka bahwa derasnya arus informasi melalui media sosial, media elektronik, serta berbagai aktivitas kampanye membuat sebagian masyarakat mengalami kejenuhan terhadap isu-isu politik. Kondisi tersebut turut memengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti perkembangan politik maupun menggunakan hak pilihnya.

Peserta diskusi menilai bahwa keputusan sebagian masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih tidak selalu disebabkan oleh rendahnya pengetahuan politik. Sebagian di antaranya merasa suara yang diberikan belum mampu membawa perubahan yang signifikan. Fenomena serupa juga banyak ditemukan di kalangan generasi muda yang memilih menjaga jarak dari isu-isu politik akibat maraknya perdebatan dan pemberitaan yang bernuansa konflik.

Menanggapi hal tersebut, Lambok menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan politik, sosialisasi, serta penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi membutuhkan kerja sama semua pihak. Pendidikan politik harus terus dilakukan dengan pendekatan yang lebih dekat, sederhana, dan relevan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tetap memiliki kepedulian dan semangat untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi." tutup Lambok.