P2P Diharapkan Dapat Hasilkan Solusi Pengawasan Efektif Dengan Libatkan Semua Lapisan Masyarakat

Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi -  Salah satu hal yang cukup penting dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan kepemiluan adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Secara sederhana dapat diartikan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas dalam pengawasan idealnya harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tetapi sarana yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan jika hanya melalui sosialisasi. Perlu di cari metode-metode lainnya yang di rasa lebih efektif dan efisien. 

Itulah sebagian bahan pembicaraan dalam giat Diskusi Demokrasi yang merupakan bagian dari Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kota Tebing Tinggi. Konsolidasi demokrasi adalah sebagai sebuah sarana interaksi, sosialisasi program dan menjaga eksistensi lembaga antara Bawaslu dengan Masyarakat dimasa non tahapan, yang berisi tentang diskusi tema-tema kepemiluan dan demokrasi. 

Konsolidasi demokrasi kali ini dilakukan oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) Bawaslu Kota Tebing Tinggi Choky Nasution dan beberapa staf sekretariat dengan Alumni P2P kota Tebing Tinggi tahun 2025 diantaranya yang hadir dalam kegiatan tersebut Agung Adhi Laksana, Ramadhan Sinaga dan Denny A Sinaga, Selasa (5/5/2026). 

Disela diskusi Agung Adhi Laksana berharap agar kegiatan P2P dapat berlangsung secara konsisten setiap tahun. “Kami sebagai Alumni merasakan dampak yang cukup baik setelah mengikuti program Pendidikan Pengawas Partisipatif kemaren tahun 2025, wawasan kami tentang kepemiluan bertambah dan kami memahami tugas-tugas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu khususnya Bawaslu Kota Tebing Tinggi”, ucap agung.

Sedangkan menurut Ramadhan bahwa kegiatan P2P ini selain dapat menyamakan pemahaman kita tentang teori dan tekhnis strategis pengawasan kepemiluan. “Kita juga dapat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan setiap tahapan, perangkat Bawaslu sudah lengkap dan jelas, saluran-saluran pelaporan dari masyarakat juga sudah berdasarkan regulasi, Standart Operasional dan Service Level Agreement (SLA) yang jelas, mudah dan sederhana” ujarnya. 

“Artinya seluruh lapisan masyarakat diharap berperan Aktif dalam pengawasan untuk Pemilu yang bermartabat dan berkeadilan. Kesadaran seperti itulah yang kita dapatkan dari keikutsertaan dalam Giat P2P”, tutupnya.

Choky Nasution Juga menambahkan, kegiatan P2P di tahun 2026 ini akan dilanjutkan.  “Kegiatan P2P ini merupakan program dari Bawaslu Republik Indonesia yang secara konsisten dibuat dengan banyak tujuan, memberikan pendidikan politik pada stakeholder, menciptakan kader-kader P2P yang siap bersinergi dengan Bawaslu demi menjaga marwah demokrasi Republik ini dan banyak lagi lainnya”. Ujar pria berkacamata itu.

“Kami berharap dapat banyak masukan dan saran agar P2P dari tahun ketahun lebih baik lagi”, tutupnya.

Diskusi yang dilakukan di Forgee Café Jalan KF Tendean berlangsung santai dan penuh keakraban. Setelah kurang lebih 2 jam berdiskusi kemudian diakhiri dengan photo bersama dan saling menguatkan komitmen antar pihak untuk demokrasi yang berkeadilan.